Peringatkan BUMD yang Tidak Capai Target, DPRD Jabar Bakal Bentuk Pansus Tentang BUMD

- 19 Mei 2024, 15:25 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat saat rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Dan Administrasi Pembangunan (BIA) Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/HO DPRD Jabar)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat saat rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi Dan Administrasi Pembangunan (BIA) Sekeretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu (15/5/2024). (ANTARA/HO DPRD Jabar) /

PR KUNINGAN — Panitia Khusus I DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat untuk melakukan upaya terbaiknya. Ini terutama berlaku bagi BUMD yang belum mencapai target atau belum sesuai dengan perencanaan.

Dalam rapat Pansus I dengan Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang, Rabu 15 Mei 2024, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat menyatakan bahwa dalam LKPJ 2022 telah direkomendasikan proyek strategis untuk tahun 2023. Dia juga mendorong pembentukan pansus tentang BUMD.

Pansus I ingin mengetahui tingkat kesehatan BUMD Jabar secara keseluruhan, karena hingga saat ini masih ada BUMD yang belum mencapai tingkat kinerja yang ideal dan menjadi beban anggaran setiap tahunnya.

Achmad menyatakan pihaknya ingin mendiskusikan kondisi BUMD secara menyeluruh karena dalam diagnosa tersebut, BUMD harus sehat untuk mewujudkan pembangunan Jawa Barat. Selain itu, PAD Jabar akan berkurang sebesar Rp1,8 triliun karena difokuskan pada kabupaten kota.

Sementara dikatakan Yod Mintaraga, anggota Pansus I DPRD Jawa Barat, bahwa kebijakan desentralisasi pendapatan akan memberikan porsi yang lebih besar kepada kabupaten kota pada tahun 2025.

Baca Juga: Sejarah Baru Persib Bandung Taklukan Bali United, Persib Tunggu Hasil Borneo vs MU di Final Champions Series

Jika ini terjadi, porsi pendapatan daerah provinsi akan berkurang, dan operasi pemerintahan daerah akan terganggu. Oleh karena itu, perlu ada metode alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kita akan mengalami pengurangan penghasilan tahun depan, jadi tentu ada alternatif lain untuk meningkatkan fiskal daerah. Bahwa mengelola BUMD yang dimiliki sangat penting,” ujar Yod.

Anggota Pansus I lainnya, Sugianto Nangolah, juga mengajukan pertanyaan tentang kinerja dan kontribusi BUMD di Jawa Barat. Dia meminta agar BUMD yang dinilai kurang maksimal dalam kinerjanya segera diperbaiki.

Halaman:

Editor: Erix Exvrayanto

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah