Masyarakat Harus Siap Subsidi Minyak Goreng Dihapus

- 19 Mei 2024, 18:59 WIB
CEO PT. Parama Artha Buwana (Parabu) sekaligus Owner POMINDO, Yaya Sumantri, (kanan-depan di stage), mengungkapkan, bahwa polemik HET harus segera diselesaikan secepatnya agar situasi pasar cepat kondusif.*
CEO PT. Parama Artha Buwana (Parabu) sekaligus Owner POMINDO, Yaya Sumantri, (kanan-depan di stage), mengungkapkan, bahwa polemik HET harus segera diselesaikan secepatnya agar situasi pasar cepat kondusif.* /Pikiran Rakyat Kuningan / Erix Exvrayanto

PR KUNINGAN — Baru-baru ini mencuat isu hingga jadi perbincangan banyak masyarakat, bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menghapus minyak goreng curah dalam aturan domestic market obligation (DMO).

Padahal, selama ini produsen diminta memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dalam negeri jika ingin mendapatkan hak ekspor crude palm oil (CPO).

Minyak Goreng DMO ini banyak memicu gonjang-ganjing di masyarakat kalangan bawah. Pasalnya, harga minyak goreng menjadi simpang siur antara mana minyak DMO dengan harga murah. Dan, mana minyak goreng komersil (non-DMO) yang harga normal.

Sedangkan masyarakat tidak bisa diedukasi mengenai teknis dan seluk-beluk minyak goreng seperti ini, situasinya jadi sangat rumit.

Disamping itu pula pemerintah pusat tengah mengkaji aturan baru HET (Harga Eceran Tertinggi) Minyak Goreng Subsidi—sudah jadi rahasia umum antara penetapan HET dengan fakta di lapangan terjadi turbulensi berkepanjangan.

Contoh mengenai HET “Minyak Kita”, pemerintah mematok Rp14.000 per liter, sedangkan end user (konsumen pengguna) ada yang membeli diangka Rp18-19 ribu Rupiah per botol/per liter.

Baca Juga: Peringatkan BUMD yang Tidak Capai Target, DPRD Jabar Bakal Bentuk Pansus Tentang BUMD

Hal ini dinilai ironis dan membingungkan, sedangkan faktanya memang dirasakan oleh para pelaku usaha, harga belinya juga diatas HET Rp14.000 per liter, sehingga mempertanyakan bagaimana rumusnya bisa menjual sesuai HET tersebut.

Dalam kondisi tersebut para pengusaha juga terbebani dengan wawasan masyarakat yang tidak mengerti bahwa HET hanya berlaku untuk barang (minyak goreng) subsidi saja, karena HPP (Harga Pokok Penjualan) Produsen/Refinery sudah ditambal biaya produksinya oleh pemerintah.

Halaman:

Editor: Erix Exvrayanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah