Bawaslu Mulai Kesel dengan KPU, Gara-gara Tidak Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Sesuai Rekomendasi

- 28 Februari 2024, 21:23 WIB
Bawaslu Mulai Kesel dengan KPU, Gara-gara Tidak Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Sesuai Rekomendasi.* (Bawaslu RI)
Bawaslu Mulai Kesel dengan KPU, Gara-gara Tidak Laksanakan Pemungutan Suara Ulang Sesuai Rekomendasi.* (Bawaslu RI) /Pikiran Rakyat Kuningan/Bawaslu RI

PR KUNINGAN — Bawaslu dan KPU sama-sama merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum, tapi berbeda dalam tupoksinya. Terkini, di Pemilu 2024 mulai terjadi kontradiksi diantaranya.

Baru-baru ini menyeringai persoalan yang mengindikasikan Badan Pengawas Pemilu mulai kesel dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum berkaitan pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Diutarakan Lolly Suhenty sebagai Anggota Bawaslu RI, bahwa KPU RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi tentang pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasar siaran pers Bawaslu RI yang diterima, Rabu 28 Februari 2024, menyebutkan, KPU cuma melaksanakan rekomendasi tersebut di 1.521 TPS (tempat pemungutan suara).

Baca Juga: Telah Terbit Buku Tentang Publisher Rights di Indonesia Karya Wartawan Pikiran Rakyat Kuningan

Padahal, pihak Bawaslu merekomendasikan sebanyak 1.692 pemungutan, dengan rinciannya terdiri dari, 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Sementara, pihak KPU melaksanakan rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen), dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

Lolly membeberkan, "Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance), dan/atau rekomendasi dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara, sehingga KPU tidak cukup waktu untuk menyiapkan logistik PSU."

Baca Juga: Kenaikan Pangkat Istimewa Prabowo Dijawab Jokowi, Ternyata Karena Usulan ini

Selanjutnya, dari 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS, atau 99 persen, dan tidak melaksanakannya di 1 TPS, atau 1 persen.

Menurut Lolly, PSL tidak dapat dilaksanakan karena KPU tidak dapat menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dari 666 rekomendasi PSS, KPU dapat melaksanakan PSS di 657 TPS, atau 99 persen, tetapi tidak dapat melaksanakannya di 9 TPS, atau 1 persen.

Baca Juga: Mantan Juventus Rekan Cristiano Ronaldo Bawa Persib Kudeta PSIS dari Posisi-2 Klasemen Liga 1

Karena konflik antar masyarakat yang ingin membagi surat suara antar caleg, PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.

Tidak ada titik temu dalam pembagian itu, dan penelusuran sedang berlangsung.

Selain itu, ada 77 rekomendasi PSU yang belum ditindaklanjuti karena tidak mendapat tanggapan dari empat Provinsi, yaitu:

Baca Juga: Kisah VAIA Gabungkan Kenyamanan dan Keindahan Lewat Sepasang Sepatu di Shopee 3.3 Grand Fashion Sale

Banggai Kepulauan 1, Donggala 2, Sulawesi Tengah 3, Jawa Barat 3, Kota Bekasi 3, Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kota Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindakan lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.***

Editor: Erix Exvrayanto

Sumber: Bawaslu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah