Network
KUNINGAN TALK- Organisasi Masyarakat (Ormas) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) DPD Majalengka secara resmi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi Kepala Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Selasa (4/10).
Ketua Pekat IB DPD Majalengka Odi Sanjaya didampingi Sekretaris Ahi mengatakan, bahwa benar telah dilaporkannya oknum Kepala Desa Padarek tersebut lantaran diduga telah melakukan tindakan korupsi yang bersumber dari dana desa (DD) tahun anggaran 2021-2022.
Menurut Odi, hal tersebut didasari adanya fakta dan informasi dilapangan yang berkembang saat ini ditengah masyarakat Desa Padarek tentunya.
“Dalam hal ini, kami melayangkan pengaduan kepada Kejari tentang penyelewengan keuangan desa tahun 2021-2022. Alhamdulillah berkas laporannya sudah diterima oleh Kasie Intel,” Kata Ketua Pekat IB ditemui awak media, Selasa 4 Oktober 2022.
Baca Juga: Kejari Majalengka Buat Link Khusus Agar Bisa Diakses Seluruh Warga, Simak di Sini
Diungkapkan dia, penyelewengan dana keuangan desa sebagaimana dimaksud, terindikasi dari adanya penyampaian laporan keuangan desa tahun anggaran 2021, yang diduga tidak sesuai dengan realisasi yang nyata dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh masyarakat dilapangan.
Lalu ia mengatakan hal tersebut didukung dengan adanya fakta dan informasi serta kondisi di lapangan saat itu, bahwa Kepala desa Padarek tidak terbuka tentang informasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran tahun 2021-2022.
“Hal ini terbukti di Desa Padarek tidak terpampang papan informasi tentang APBDesa, tidak adanya sosialisasi APBDesa sebagaimana ditentukan dalam aturan dan lain-lain sehingga warga desa minim sekali informasi,” ujarnya.
Dijelaskan dia, adanya dugaan ketua DPD beserta anggota BPD tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dalam kegiatan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa Padarek tahun anggaran 2021-2022. Karena tidak ada keterbukaan dari kepala desa terkait RKPDes dan APBDes.
