Network
KUNINGANTALK- Beberapa minggu hingga saat ini masyarakat dihadapkan dengan hilangnya minyak goreng di pasaran.
Namun ketika HET dicabut atau menjadi harga normal ternyata minyak goreng melimpah karena komoditi ini menjadi mahal.
Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan M Lutfi di Jakarta terkait persoalan ini.
Nama tokoh Cirebon yang juga mantan Menteri Perdagangan Era Jokowi, Ir. Enggar Tiastolukito kembali menjadi perbincangan masyarakat atas kinerja menanggulangi persoalan kelanggkaan barang dagangan termasuk minyak goreng.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket KRL Commuter Line Bekasi ke Jakarta Kota Malam Hari, Kamis 24 Maret 2022
Sepak terjang Enggar menjadi contoh baik dalam penanganan harga minyak goreng yang mahal bagi masyarakat.
Adalah Mufti Anam Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga adik Azwar Anas mengatakan kinerja Enggar dalam menangani harga cukup bagus.
“Saat ini rakyat menjerit akibat harga minyak goreng meningkat tajam, Pak Menteri,” ungkap Mufti Anam.
Mufti Enam menambahkan lemahnya komunikasi dengan stakeholder diduga menjadi kendala sehingga harga minyak goreng tidak terkendali.
Baca Juga: GMNI Minta Polisi Serius Usut Pengeroyokan Terhadap Sekjen KNPI Ahmad Fauzan
“Kami mencontohkan jaman Pak Enggar. Walupun waktu itu saya belum duduk di sini (DPR RI red.). Waktu itu saya masih Ketua HIPMI Jawa Timur,” kata Mufti Anam.
Mufti Anam mengatakan waktu itu pihaknya berkolaborasi membuat retail modern di pesantren-pesantren itu ide Enggar selaku Menteri Perdagangan kala itu.
“Saya melihat dengan mata dan (mendengar dengan red.) telinga sendiri Pak Enggar menyelesaikan persoalan komoditas minyak, gula, bawang putih. Tapi saya melihat mereka (pedagang/stakeholder red.) diayomi pak,” papar Anam.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota Siang Sampai Malam, Kamis 24 Maret 2022
Setiap mengeluarkan keputusan semua stakeholder dan pengusaha diundang oleh Enggar dalam menentukan sikap.
Mereka diajak diskusi dan makan bersama kemudian membuat komitmen bersama.
Kemudian mereka berkomitmen menjual dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah.
“Waktu itu Pak Enggar sampai turun ke kuli panggul. Bertanya berapa biaya panggul? Dia turun ke tempat pengemasan mengeluarkan biaya berapa,” kata Anam.
Anam menambahkan lalu dihitung biaya produksi kemudian dipaksa produsen menjual sekian tentunya dengan perhitungan yang nyata.
“Jika tidak menaati ijinnya akan dicabut sesuai kesepakatan bersama tapi tidak merugikan masyarakat maupun produsen,” tandasnya.
Enggar memang dikenal tokoh yang dekat dengan masyarakat terbukti banyak melakukan kunjungan ke pasar setiap mendatangi wilayah termasuk Cirebon.***
