Beja PPDB Jabar 2024, Bagaimana Nasib Kecamatan Belum Terdapat SLTA Negeri, Simak ini Ketentuannya

- 9 Mei 2024, 10:05 WIB
Beja PPDB Jabar 2024, Bagaimana Nasib Kecamatan Belum Terdapat SLTA, Simak ini Ketentuannya.*
Beja PPDB Jabar 2024, Bagaimana Nasib Kecamatan Belum Terdapat SLTA, Simak ini Ketentuannya.* /PR Kuningan/Ist

PR KUNINGAN — Untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengumumkan bahwa ada kuota khusus untuk kecamatan belum memiliki sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) berstatus negeri.

Dari 627 kecamatan di Jawa Barat, sekitar 128 belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri, diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya.

Pada acara Kick Off PPDB Jabar 2024 yang mengusung tema “Bewara Jawa Barat (Beja)” di Gedung Sate Bandung, Rabu 8 Mei 2024, Kadisdik Jabar, mengemukakan bahwa karena masalah sebaran di Jawa Barat, dia memberikan kuota khusus kepada 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Kuota ini akan ada di kecamatan yang berdekatan dengan kecamatan tersebut.

Sehubungan dengan jumlah, Wahyu menyatakan bahwa ada perhitungan khusus dan jumlah kuota yang disediakan untuk kecamatan tersebut akan diumumkan.

Rumusnya ada dalam hitungan. Jumlah kuota per kecamatan akan diumumkan nanti. Kami menambah keluarga yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Menurutnya, jika kemarin 12%, sekarang 15%.

Selain itu, Wahyu mengatakan bahwa kuota PPDB tingkat SMA negeri di Jabar akan mencapai 300.000 untuk tahun 2024.

Baca Juga: Mutu Pendidikan Harus Berkualitas, Sekda Jabar: Generasi Muda Jawa Barat Jangan Jadi Kuli di Tanah Kelahiran

300.000 orang di dalam negeri untuk kuota tersebut. Wahyu menyatakan bahwa secara keseluruhan, daya tampung swasta dapat mencakup 103 persen dari jumlah siswa yang keluar dari sekolah menengah pertama dan menengah pertama.

Menurut Wahyu, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Pemprov Jabar berpihak pada kemiskinan ekstrem karena keluarga ekonomi tidak mampu. "Berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kami membuat jalur undangan untuk kemiskinan ekstrem yang dekat dengan SMA/SMK negeri." Menurutnya, kami segera memasukkan sekolah terdekat.

Halaman:

Editor: Erix Exvrayanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah