Network
PR KUNINGAN — Pinjaman online alias pinjol makin menjamur dan merajalela menghinggapi gawai-gawai masyarakat di Indonesia. Dan ternyata harus menjadi kewaspadaan, pasalnya marak pinjol ilegal yang menjerat hingga mencekik nasabahnya.
Terhitung dari 1 Januari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 7.183 pengaduan pada Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) yang berkaitan dengan industri teknologi finansial (fintech) atau pinjaman online (pinjol).
Diungkapkan dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Februari 2024 di Jakarta, Senin 4 Maret 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, "Kalau kita lihat di APPK, jumlah pengaduan fintech, ini pinjol, mencapai 7.183 dari 1 Januari hingga 23 Februari tahun ini."
Dinyatakannya bahwa keluhan konsumen biasanya berasal dari perilaku petugas penagihan, diikuti oleh penipuan eksternal atau pembobolan rekening serta keterlambatan transaksi.
Sementara itu, ada 2.200 pengaduan tentang kartu kredit yang masuk. Keluhan tentang kartu kredit, seperti keluhan pinjol, paling sering berfokus pada tindakan petugas penagihan.
Kemudian, ada pengaduan tambahan mengenai kesalahan data di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) dan sanggahan mengenai jumlah transaksi di mana konsumen menerima tagihan meskipun tidak merasa melakukan transaksi.
Secara keseluruhan, dari 2023 hingga 23 Februari 2024, OJK telah menerima 380.758 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 27.283 pengaduan.
