Network
/photo/2023/11/10/1573967177.jpeg)
PR KUNINGAN — Berikut ini adalah profil lengkap Dr. H. Asep Taufik Rohman, M.Si., M.Pd., menjadi salah satu kandidat Penjabat (Pj) Bupati Kuningan pengganti H. Acep Purnama, SH., MH., yang akan segera berakhir masa jabatannya.
Nama Asep Taufik Rohman yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, kini masuk ke dalam salah satu barisan daftar calon Pj Bupati Kuningan.
Seperti diketahui, jabatan Bupati Kuningan yang kini diduduki oleh H. Acep Purnama akan habis masa jabatannya pada tanggal 4 Desember 2023 mendatang. Untuk itu, DPRD Kabupaten Kuningan telah mengusulkan tiga kandidat nama calon Pj Bupati Kuningan yang salah satunya adalah nama Kepala BPKAD, Asep Taufik Rohman.
Asep Taufik Rohman sendiri lahir di Cirebon pada tanggal 23 Desember 1968 dan kini diangkat sebagai Pembina Utama Muda dengan Golongan Ruang IV/C.
Pria yang akrab disapa Ofik tersebut memulai kehidupan di pemerintahan dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 30 Desember 2005 sesuai dengan SK Bupati Kuningan: 821.27/KPTS.447-BKD/2005.
Pada tanggal 8, Juni 2009 Dr. Asep Taufik Rohman kemudian dipercaya oleh orang nomor satu di Kabupaten Kuningan kala itu guna menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karir Ofik kemudian terus melejit dengan jabatan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah (Sekda) sesuai dengan SK Bupati Kuningan kala itu nomor: 821.27/KPTS.69-BKD/2010 tertanggal 19 Februari 2010.
Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ofik untuk meniti karir cemerlangnya di birokrasi, Asep Taufik Rohman kemudian dipercaya kembali untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan melalui SK Bupati Kuningan nomor: 821.27/KPTS.422-BKD/2010 pada tanggal 1, Desember 2010.
Lalu, Asep Taufik Rohman kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga tertanggal 20 November 2013, hingga kemudian terbitlah SK Bupati Kuningan nomor: 821.27/KPTS.503-BKD/2016 yang menugaskan Ofik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tertanggal 30 Desember 2016.
