Network
KUNINGANTALK - Anggota komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dr Dewi Aryani, M.Si meminta Kemenkes dan jajaran dinas kesehatan di seluruh Indonesia secepatnya melakukan pemuktahiran data honorer tenaga kesehatan (nakes) di setiap Kabupaten/Kota.
Ini didasari deadline penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2023.
Dalam Sidang Komisi IX DPR RI, Selasa 5 April 2022 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Legislator asal Kabupaten Tegal itu menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkesan santai dan tak ada beban mensikapi persoalan penghapusan honorer tenaga kesehatan.
Padahal honorer tenaga kesehatan ada di bawah Kemenkes.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket KRL Commuter Line Depok-Jakarta Kota Siang Sampai Malam, Rabu 6 April 2022
Dewi Aryani mengungkapkan, Komisi X saja sudah sering menggelar rapat dengan dengan Kementerian terkait membahas soal pengangkatan honorer guru menjadi PPPK.
"Harusnya kita berpacu dengan Komisi X, karena Komisi X itu sudah rapat berkali-kali dengan kementerian terkait, bahkan mereka sudah membahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kan Kementerian PAN Reformasi Birokrasi membahas soal pengangkatan honorer guru menjadi PPPK,” ungkap Dewi Aryani.
Untuk itu, politisi PDI Perjuangan yang berasal dari Dapil Jateng IX ini meminta agar Komisi IX DPR memanggil Kementerian Kesehatan untuk secepatnya membahas lebih intens soal honorer tenaga kesehatan, sebelum memanggil beberapa menteri terkait termasuk Mendagri, Menpanrb dan Menkeu.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah dan Sholat Kota Tegal dan Sekitarnya Rabu 6 April 2022
