Ini pernyataan Orang Tua Siswa, Terkait Sosialisasi Program PIP Mendiknas di Gedung DPD PKS Kota Bandung

- 13 Oktober 2022, 17:36 WIB
Ilustrasi program indonesia pintar
Ilustrasi program indonesia pintar /

"Ga ada lah, intinya kami berterima kasih aja dengan program ini, semoga tidak dihapus kedepannya dan kalau bisa ditambah lagi, " jelasnya.

Sebelumnya diberitakan ramai soal penggunaan Gedung PKS Kota Bandung sebagai tempat sosialisasi program PIP kemendiknas. Bahkan partai PDIP dan PSI di Kota Bandung menduga adanya penggiringan kepada orang tua dan AsN dari SMP 16 yang hadir, agar memilih partai tersebut.

Pihak PKS, melalui bElton Agus Marjan selaku Staf Bu Ledia, bagian tim advokasi menjelaskan bahw PKS selaku Partai Politik bertindak tidak sportif dengan menggunakan sekolah sebagai sarana kampanye.

"Kami perlu juga mengingatkan bahwa seorang ASN dinyatakan tidak netral jika Menyuruh Orang lain untuk memilih partai politik tertentu dan berpihak pada partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung," jelas Elton, Rabu 12 Oktober 2022 kemarin.

Baca Juga: Soroti Keputusan Persija Luis Milla Gerak Cepat, Lakukan Hal Ini Demi Persib Bandung

Sementara dalam surat yang dilayangkan kepada orang tua siswa, isinya tidak ada ajakan untuk memilih dan berpihak pada partai politik tertentu, dan surat tersebut secara jelas menyebutkan agendanya adalah Sosialisasi dan Diskusi Seputar Program Indonesia Pintar jalur aspirasi dari Anggota Komisi X DPR-RI Ibu Ledia Hanifa Amaliah S.Si., M.Psi.

"Dengan demikian bisa kita lihat bahwa Kepala SMPN 16 Kota Bandung selaku ASN sesungguhnya telah bersikap netral dan tidak menyampaikan ajakan untuk memilih dan berpihak pada partai politik tertentu.
Meski demikian pihak sekolah telah menyampaikan permohonan maafnya atas ketidakcermatannya dalam menyampaikan undangan kepada orangtua siswa dengan menggunakan kop resmi sekolah dan yang bersangkutan pun telah mendapat teguran dari dinas terkait dan walikota, " terangnya.

Elton menegaskan, PKS menghormati keputusan dinas juga walikota karena memahami bahwa Walikota atau Kepala Dinas terkait memiliki kewenangan untuk membina dan meluruskan ASN yang dianggap melanggar etika.

"Namun PKS meghimbau agar masyarakat jangan ikut gaduh menghakimi tindakan Kepala Sekolah yang bermaksud membantu orangtua siswa yang rawan melanjutkan pendidikan untuk mempercepat pencairan PIP, " terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Apakah PKS bersikap tidak sportif menggunakan sekolah sebagai sarana kampanye, Elton menambahkan bahwa dalam kegiatan Sosialisasi PIP pada awal Oktober lalu, PKS tidak mengundang institusi sekolah (ASN) SMPN 16 hanya mengundang orangtua siswa.

Halaman:

Editor: Rian S. Putra


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah