Network
KUNINGAN TALK- Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Majalengka pada hari ini, Rabu (5/10) melaksanakan audensi dengan Pemerintah Daerah Majalengka, mereka menuntut kenaikan UMK sebesar 30 persen imbas adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Sekertaris Daerah (Sekda) Majalengka Eman Suherman mengatakan, bahwa sebenarnya ini silahturahmi bukan tuntutan. Audensi dalam rangka persiapan penetapan upah di tahun 2023.
Menurut Eman, mereka audensi itu tentang persiapan bagaimana langkah dan upaya kedepan, terutama tentang adanya kenaikan upah di Kabupaten Majalengka.
“Ya mereka memintanya, karena adanya kenaikan BBM 30 persen. Mereka ingin naiknya 30 persen itu,” kata Sekda Majalengka ditemui di Gedung Yudha, Rabu 5 Oktober 2022.
Diungkapkan Eman, mereka juga meminta dewan pengupahan karena menurut regulasi yang ada pandangan mereka itu dianggap perlu.
“Kalau kita kan tetap mengacu kepada aturan bahwa yang merekomendasikan hasil kajian mengenai pengupahan itu kan dari DPK. Diberikan kepada Pak Bupati, dari Pak Bupati langsung merekom ke Propinsi,” ucapnya.
Dijelaskan dia, mereka menginginkan Pak Bupati menjadikan dewan pengupahan tidak lagi sebagai dasar harus langsung dipangkas sebesar 30 persen.
“Saya sampaikan sepanjang ada regulasinya yang diperbolehkan kenapa tidak, dan Pak Bupati tidak serta merta melakukan langkah itu apalagi kalau bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Ketika disinggung oleh media terkait menyingkapi tuntutan buruh tersebut ia mengatakan sikapnya kan jelas pemerintah daerah tidak berdiri sendiri.
Baca Juga: Kisah Anak Buruh Jebor di Majalengka, Jadi Anggota Paskibraka di Jabar
“Ya kita lihat regulasinya nanti, kan besok juga setiap tahun ada regulasi baru PP 36 kemudian nanti lebih teknis lagi di juknis, serta Kemenaker gimana,” pungkasnya.***
