Network
/photo/2022/10/27/3947613345.jpg)
KUNINGAN TALK — Pemerintah Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyebut pihak Perumda Aneka Usaha milik Pemkab setempat kurang kooperatif.
Persoalan itu dikemukakan para Aparatur Pemdes Paniis ketika mengadakan rapat di Balai Desa setempat, Kamis 27 Oktober 2022.
Pantauan dalam rapat tersebut, Kepala Desa Paniis, Raski Baskara menjajaki pendapat dari aparaturnya ihwal sesuatu hal yang dinilai kurang kooperatif dari tindakan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
Dituturkan Kades Paniis, bahwasannya pihak Pemdes punya keterkaitan dengan Perumda Aneka Usaha Kuningan sejak dikenal dengan nama PDAU.
Yakni, mengenai kemitraan dalam pemeliharaan objek wisata alam Cipaniis. Di mana lokasinya berada wilayah Desa Paniis, walaupun kepemilikan tanahnya berada di tangan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Baca Juga: Kota Cirebon Belajar Pembangunan Daerah ke Kabupaten Kuningan
Akan tetapi dalam pengelolaan objek wisata Cipaniis dipegang oleh PDAU yang sekarang menjadi Perumda Aneka Usaha Kuningan.
"Dulu memang kami Pemdes Paniis memperoleh revenue dari bagi hasil keuntungan objek wisata Cipaniis. Namun pada Maret 2021 pihak PDAU menyatakan tak bisa lagi memeberikan sharing profit kepada kami," ungkap Raski.
"Tentu kami kecewa, pasalnya urusan kebersihan dan sebagainya masyarakat desa yang kena dampaknya. Maka dari itu kami menuntut bagi hasil seperti dulu adalagi. Karena untuk mengurusi kebersihan di sekitar objek wisata kami perlu anggaran untuk operasional atau tenaganya," imbuhnya.
