Network
/photo/2020/09/24/888883930.jpg)
PR KUNINGAN — Waduk Darma pasca revitalisasi yang menelan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga puluhan miliar Rupiah. Bahkan sudah beralihnya manajemen pengelolanya dari Perumda Aneka Usaha Kuningan menjadi PT Jaswita Jabar. Ternyata masih menyisakan masalah.
Yakni, delapan diantara sembilan desa penyangga DTW Waduk Darma, baru-baru ini menyuarakan tuntutan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ihwal ketidakadilan dalam memberikan manfaat dari objek wisata yang terletak di wilayahnya.
Sebagaimana diketahui, keberadaan DTW Waduk Darma terletak pada Sembilan desa di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Kendati lokasi objek wisata yang dibangun pemerintah terletak di Desa Jagara.
Akan tetapi, delapan desa penyangga Waduk Darma lainnya meminta keadilan seperti tanggungjawab sosial dari pihak perusahaan pengelolanya—disinyalir selaman ini hanya Desa Jagara saja yang menerimanya.
Baca Juga: Jalur Kuningan-Majalengka-Ciamis Sudah Dibuka Pasca Longsor, Tapi Buka-Tutup
Lantas beredar sepucuk surat tentang pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa dari yang mengatasnamakan Forum Desa Penyangga Waduk Darma (FDPWD), dengan penanggung jawabnya adalah 8 kepala desa penyangga.
Dalam surat tersebut mereka akan menggelar demonstrasi mengerahkan warga desa dengan estimasi massa sebanyak 500 orang. Bakal menggeruduk kantor PT Jaswita Jabar di objek wisata Waduk Darma, menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan Waduk Darma.
Dimana, rencana aksi massa tersebut pada 10 Maret 2024 pagi, akan tetapi tidak terlaksana.
Kemudian beredar lagi empat buah voice note berupa rekaman suara dari Kepala Desa Sakerta Timur, Cucu Sudrajat. Menjabarkan tentang maksud demonstrasi yang akan dilakukannya bersama 7 kepala desa lainnya.
