Network
KUNINGAN TALK - Tepat satu hari usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bendahara Umum PBNU, Mardani H. Maming sebagai buronan, orang-orang NU kultural mulai bersuara lantang, meminta Maming dipecat dari kepengurusan PBNU.
Bahkan kini muncul juga gerakan masyarakat penjaga akal sehat (Gemas PAS), sebuah gerakan yang mendorong PBNU agar cepat mengambil sikap untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang mendukung pemberantasan korupsi.
Ada Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, KH Imam Jazuli yang secara tegas meminta Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memecat Mardani Maming dari kepengurusan PBNU.
Baca Juga: Ketua Umum PBNU Gus Yahya Menilai Penundaan Pemilu Masuk Akal, Ini Tanggapan Pengamat....
Kata Kiai Jazuli, bila Mardani Maming tetap jadi pengurus PBNU, maka citra yang menyebut orang NU membela tersangka koruptor akan melekat. Sementara, jika Mardani Maming tidak dibela dan masuk penjara, pun membentuk bahwa pernah ada pengurus PBNU yang terjerat korupsi, itu juga akan melekat.
"Pemecatan Mardani Maming adalah pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk. Lebih baik NU dicitrakan pernah dihuni oleh seorang tersangka koruptor, dari pada NU dicitrakan membela tersangka koruptor," kata Kiai Jazuli dikutip dari disway, Rabu 27 Juli 2022.
Tidak hanya Kiai Jazuli, kritikan juga datang dari Pengasuh Ponpes Baitul Kilmah, Bantul KH Aguk Irawan MN. Menurutnya negara-negara yang beradab dan maju, akan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum yang berlaku di negaranya, dan tidak pernah mangkir dari proses hukum. Hal itu, kata Aguk, penting dicontoh oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam kasus Mardani Maming.
Aguk mencontohkan seperti apa yang dilakukan Perdana Menteri New South Wales, Australia, Gladys Berejiklian yang mundur pada medio 2021 lalu, dan yang paling anyar adalah mundurnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson baru-baru ini.
