PR KUNINGAN — Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menanggapi adanya gagasan yang dilontarkan salah satu tokoh untuk membubarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat acara yang disegelenggarakan Tim Nasional Anies Baswedas-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) beberapa waktu lalu.
Terkait gagasan tersebut, Capres Anies Baswedan menyebut bahwa segala bentuk informasi yang diterima haru disikap secara kritis, tak terkecuali gagasan pembubaran BUMN.
Meski diketahui bahwa gagasan pembubaran BUMN itu terlontar dalam acara yang dilaksanakan Timsesnya sendiri, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun lantas menyinggung Menteri BUMN akan adanya isu tersebut.
“Ada jenis informasi yang kala kita mendengar sudah langsung tahu, masuk akal apa tidak. Ketika kemudian malah Pak Menteri yang ngomong,” kata Capres Anies Baswedan.
Dalam acara ‘Desak Anies’ yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah itu, Capres nomor urut 1 itu justru tak menyinggung kronologi munculnya narasi pembubaran BUMN, sambil menyebut bahwa narasi itu adalah fitnah.
“Yang ingin saya sampaikan itu (wacana pembubaran BUMN) tidak benar. Itu fitnah, fitnah yang tidak masuk akal,” tegas Anies.
Anies pun justru berharap, kedepannya BUMN bisa menjalankan fungsi negara dan bukan hanya sekedar dipandang sebagai badan yang mencari untung untuk negara.
“Jadi, BUMN jangan dipandang sebagai badan mencari untuk bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung, makanya, saya tadi malam katakan bahwa engara tidak berdagang dengan rakyatnya,” jelas Anies.
Baca Juga: Chord Gitar Morfem Kuning Lengkap dengan Lirik Lagu: Tetaplah di Istanaku Lagit yang Biru Kelabu
Gagasan Pembubaran BUMN
Diketahui, gagasan untuk membubarkan BUMN untuk kemudian digantikan dengan koperasi pertama kali dilontarkan oleh tokoh koperasi Suroto PH dalam acara diskusi yang digelar oleh Timnas AMIN di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta pada Sabtu 31, Januari 2024.
Suroto memberikan masukan kepada Timnas AMIN karena dirinya menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintah ke pemerintahan berikutnya.
“Inilah kesempatan komitmen AMIN membuat perubahan, menempatkan koperasi sebagai subyek. Kalau mau radikal-radikal, BUMN-kan koperasi. Dalam undang-undang, seluruh BUMN berbadan hukum PT, sekarang ubadah badan hukumnya menjadi badan hukum koperasi,” tandasnya.***