Network
PR KUNINGAN — Tercatat sebanyak ratusan ribu ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sudah diobral Perum Bulog di berbagai daerah, tetapi harga beras masih mahal di pasaran.
Hal ini lantas menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia yang menduga ada praktek penyalahgunaan beras SPHP, dan memerlukan investigasi mendalam.
Diutarakan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, bahwa pihaknya memiliki beberapa hipotesis tentang persoalan harga beras masih mahal, walaupun Bulog sudah mengeluarkan ratusan ribu ton beras SPHP.
Salah satu spekulasi adalah bahwa beras SPHP, yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu, malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual di luar peraturan pemerintah.
Saat melakukan inspeksi di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat 15 Maret 2024, Yeka mengatakan," Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, atau di konsumen itu seperti apa."
Ia menambahkan bahwa investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah beras SPHP didistribusikan dengan benar.
Sejak 2023, Perum Bulog telah meluncurkan program beras SPHP pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras untuk membuat harga beras lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Beras SPHP cenderung lebih murah daripada beras jenis lain yang tersedia di pasaran. Itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam kemasan curah 5 kilogram.
