Network
KUNINGANTALK - IPB University melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB adakan Trainer of Trainer (ToT).
ToT tersebut ditujukan pada Supervisor Sosial yang akan bertugas di Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
Acara ToT, berlangsung selama tiga hari, Senin - Rabu, 18-20 Juli 2022 di Sekolah Pascasarjana IPB University.
Beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat telah menjadi area pendataan Data Desa Presisi (DDP), termasuk Bekasi pada Kecamatan Muaragembong.
Lima desa telah menjadi area percontohan di Kecamatan Muaragembong yakni Pantai Harapan Jaya, Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Bahagia, dan Jayasakti.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah tambahan yang menjadi target Data Desa Presisi (DDP).
“Data Desa Presisi bukan sebagai antitesis, tapi penyempurna atau pelengkap dari data sebelumnya,”ujar Dr. Sofyan Sjaf, penggagas DDP tersebut dalam materi Filosofi Data Presisi.
Pernyataan Sofyan tersebut, meluruskan bias yang terjadi setelah ia mengoreksi data yang dikeluarkan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dr Sofyan Sjaf pada Maret 2021 mengurai bengkalai pendataan yang bermasalah selama ini yakni sebanyak 49 persen data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat dan fiktif. Sedangkan 47,13 persen tingkat kesalahan data bersumber dari data Podes.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. , Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi.
