Network
PR KUNINGAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT PayTren Aset Manajemen (PAM) milik Ustaz Yusuf Mansur. Pasalnya, dinilai melakukan pelanggaran peraturan tentang perusahaan efek.
Ustaz Yusuf Mansur selaku pemilik PT PayTren Aset Manajemen (PAM), menyatakan, semua dana yang dikumpulkan oleh nasabah kini telah dikembalikan lagi oleg perusahaan manajer investasi syariah miliknya.
"Tidak ada uang orang (nasabah) juga yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Enggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK," ungkapnya, Rabu 15 Mei 2024.
Ini diumumkan setelah izin usaha PayTren dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dianggap melanggar peraturan perusahaan efek.
Selain itu, Ustaz Yusuf Mansur menyatakan, bahwa selama tiga tahun lebih, ia telah mencoba menjual sahamnya di PayTren. Namun, upayanya tidak berhasil. Dia merasa perjalanan PayTren hingga saat ini adalah pencapaian besar. khususnya ketika perusahaan memiliki kemampuan untuk melewati pandemi COVID-19.
Perjalanan PAM (PayTren) adalah prestasi yang baik. Bisa membuat Anda bahagia. mampu bertahan. Itu tidak masalah. Jangan menjadi tempat pencucian uang atau penggoda uang palsu. Menurutnya, tidak ada uang klien yang tertahan. Semuanya pulang dan balik.
Yusuf Mansur juga berterima kasih kepada OJK karena telah membantunya dan memberinya kesempatan untuk melakukan inovasi bisnis.
“Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada OJK, yang telah membantu saya selama ini, memberi saya kesempatan, mengajar saya, dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda juga tidak kapok dengan gagasan dan tindakan baru,” katanya. Yusuf Mansur menyatakan bahwa dia siap untuk terus belajar untuk eksekusi yang lebih baik di masa depan.
OJK menghukum PT PayTren Aset Manajemen (PAM) dengan sanksi administratif dan pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah karena melanggar peraturan pasar modal.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyatakan, "Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah, maka PT PayTren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah."
Hasil pemeriksaan dan pengawasan menyeluruh yang dilakukan terhadap PT PayTren Aset Manajemen oleh OJK menunjukkan bahwa kantor perusahaan tidak ditemukan. PayTren juga tidak memiliki karyawan yang diperlukan untuk menjalankan tugas manajer investasi serta tidak dapat memenuhi permintaan tindakan.
Selain itu, PayTren tidak memenuhi persyaratan untuk memenuhi fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi komposisi minimum dewan komisaris dan direksi, dan tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan.
Dengan izin usaha perusahaan dicabut, PayTren akan menjadi tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban kliennya sebagai manajer investasi.
Baca Juga: Harga Terbaru Mobil Listrik Wuling Cloud EV Resmi Dirilis, Ternyata Dibawah Rp410 Juta
PayTren harus menyelesaikan semua tanggung jawabnya kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK, dan perusahaan efek harus dibubarkan paling lambat 180 hari setelah surat keputusan dikeluarkan.
Maka, tidak diizinkan bagi perusahaan untuk menggunakan nama dan logo perusahaan untuk tujuan atau kegiatan apa pun, kecuali jika perseroan itu ditutup.***
