Network
/photo/2024/04/19/1703223001.jpg)
Tetapi, dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Kuningan, masalah itu bisa dientaskan. Sekarang tersisa menjadi 4 desa yang tidak bisa menjangkau sinyal seluler karena terkendala letak geografis dan letak desanya juga jauh dari ibu kota kecamatan.
Kemudian, Tina Wiryawati memberikan apresiasi positif. Karena penilaiannya, Diskominfo Kuningan sudah melaksanakan baik program Pengentasan Desa Blankspot.
“Diskominfo Kabupaten Kuningan ini lebih terdepan. Hanya saja, saya berharap Comand Center bisa nge-link ke SKPD-SKPD yang lain, sehingga data-data pemerintah bisa lebih terupdate dan mudah diakses masyarakat,” ucapnya.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Caleg Terpilih Jika Ngebet Maju Pilkada 2024, KPU Jelaskan Begini
Dengan tidak adanya anggaran dari pemkab, kolaborasi dengan perusahaan provider masih tetap dilaksanakan dan saat ini masyarakat bisa menerima sinyal seluler.
“Kuningan juga masuk 3 besar Kabupaten dengan sinyal terkuat di Jawa Barat, itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh data set jabar. Ini tentu harus bisa menjadi percontohan bagi Kabupaten lainnya. Dengan keterbatasan anggaran, Kuningan masih bisa melaksanakan pembangunan melalui kolaborasi tersebut. Pembangunan sarana digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan masyarakat demi memudahkan komunikasi dan juga menerima informasi lebih cepat,” ujar Yosa Oktora, anggota Komisi 1 lainnya dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan menyampaikan, kedatangan Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Kuningan bertujuan untuk menanyakan terkait progress Pengentasan Desa Blankspot seluler dan memonitor 8 titik WiFi publik dari Provinsi Jawa Barat.
“8 titik WiFi publik jabar juara berada di Waduk Darma, Padepokan Bima Suci, RSUD 45, Taman Cirendang, OSG Kertawangunan, Alun-alun Desa Windujanten, Taman Kota Kuningan dan Pandapa Paramarta. Wifi Publik tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mudah-mudahan kedepan ada penambahan bantuan dari Provinsi,” katanya.
Selain itu, Komisi 1 DPRD Jabar juga mempertanyakan terkait kolaborasi yang dilaksanakan Diskominfo Kuningan dengan perusahaan provider dalam upaya Pengentasan Desa Blankspot.
