Network
Kubu Partai Republik juga menyatakan bahwa Departemen Kehakiman telah melakukan intervensi dalam penyelidikan pajak Hunter Biden.
Baca Juga: PDIP Bakal Gelar Rakernas Besok, Ini Tiga Poin Utama yang Bakal Dibahas
Mereka belum menunjukkan bukti pelanggaran yang dilakukan Biden. Gedung Putih menganggap penyelidikan itu tidak berdasar dan bermotif politik menjelang pemilihan presiden 2024.
Biden mungkin akan berhadapan lagi dengan Trump, calon presiden dari Partai Republik, yang saat ini menghadapi empat pengadilan pidana yang akan datang.
Sampai akhir penyelidikan, belum jelas apakah anggota Partai Republik, yang memiliki mayoritas tipis di parlemen dengan 221 suara lawan 212 kursi, akan dapat mendukung pemakzulan.
Baca Juga: Rumah Ketua DPRD Kuningan Mendadak Dimasuki Babi, Diduga Muncul dari Hutan
Meskipun pemungutan suara itu berhasil, sangat sedikit kemungkinan Senat akan mendukung pencopotan Biden dari jabatannya karena Partai Demokrat memiliki mayoritas suara di Senat, dengan perolehan 51 suara daripada 49.
Sumber penyidikan adalah tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden, memaksa Ukraina untuk memecat seorang jaksa penuntut utama karena jaksa tengah sedang menyelidiki Burisma, perusahaan di mana Hunter Biden menjadi salah satu anggota direksi.
Pada hari Sabtu, presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan kepada Fox News Channel bahwa tidak ada tekanan.
