Network
PR KUNINGAN — Arus gelombang kritik yang dilontarkan kalangan civitas academica terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin deras dengan munculnya petisi dari akademisi UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Sejumlah mahasiswa, dosen, Guru Besar hingga Rektor UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) berkumpul menyampaikan pernyataan sikap berupa pesan kebangsaan dan imbauan moral dengan tema “Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban.”
Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Guru Besar UMY, Akif Khilmiyah, di depan Gedung AR. Fachrudin UMY, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu, 3 Februari 2024, bahwa pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara telah meningkat dalam belakangan tahun terakhir.
Baca Juga: UNPAD pun Serukan Petisi Demi Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat
Dia menyatakan, "Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang suka melakukan korupsi, DPR yang tidak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri."
Akif menuturkan, akibat terburuk dari semua ini adalah keengganan pemimpin negeri dan pelanggaran etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 tanggal 14 Februari.
Menurutnya, para penguasa negara ini terlihat sangat ambisius dan sibuk untuk mempertahankan kekuasaannya daripada mempertimbangkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki.
Baca Juga: UII Yogyakarta pun Layangkan Kritik Keras Terhadap Jokowi, Sebut Indonesia Darurat Kenegarawanan
Bahwa, keraguan fondasi negara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara, pemerintah, DPR, dan peradilan gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati.
