Civitas Akademika UAD Yogyakarta Bersuara, Keluarkan Enam Poin Seruan Moral: ada Pengingkaran Ahlak, Etika

PR KUNINGAN — Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta ikut bersuara mengkritik keras pemerintah dengan mengeluarkan seruan moral ‘Menyelamatkan Demokrasi Indonesia’, sebagai respon kekisruhan di pemerintahan jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Berlangsung di Kampus 4 UAD, Bantul, Yogyakarta pembacaan seruan moral tersebut mengkritisi adanya pengingkaran ahlak, etika dan sikap kenegarawanan yang memiliki potensi besar untuk merusak prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

“Kondisi ini mengunggah kami para akademisi untuk ikut turun tangan. Kami tidak rela jika usaha berpuluh-puluh tahun institusi pendidikan dalam menjaga marwah peradaban bangsa terdegradasi oleh sikap ambisi segelintir elit politik yang tidak elok dipertontonkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr Immawan Wahyudi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum UAD Yogyakarta.

Immawan menyebut, bahwa pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Civitas Akademika UAD Yogyakarta itu merupakan sesuatu hal yang murni seruan moral, semata-mata untuk menjaga kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945.

Baca Juga: Ketua dan Enam Aggota KPU RI Divonis Langgar Kode Etik terima Pendaftaran Gibran jadi Cawapres

“Dengan niat tulus dan dilandasi oleh keteladanan KH Ahmad Dahlan bahwa tugas pendidik dan Peguruan Tinggi adalah mengajarkan dan menjaga ahlak serta etika kemanusiaan maka kami Civitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan seruan moral untuk penyelamatan demokrasi indonesia” sambung Immawan.

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta jadi salah satu kampus Muhammadiyah terbaik dan punya Akreditasi Unggul dari BAN-PT.* Ade Ardiansyah/Pikiran Rakyat Kuningan

Adapun ada enam poin penting yang terdapat dalam seruan moral menyelamatkan demokras Indonesia yang dikeluarkan oleh civitas akademika UAD Yogyakarta diantaranya yakni:

• Pertama, seluruh penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk didalamnya bapak Presiden, Mahkamah Konsitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjaga etika pemerintahan, etika jabatan dan etika pejabat.
• Kedua, Presiden dan seluruh penyelenggara negara agar menjaga dan menegakkan netralitas tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan pemerintah yang dikaitkan dengan konstetasi Pemilu tahun 2024.
• Ketiga, pimpinan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap konsisten menjadi pelindung dan pengayom rakyat dengan tetap berpegang teguh kepada Sapta Marga TNI dan Tribata serta Catur Presetya Polri.
• Keempat, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu serta seluruh elemen pengawas pemilu agar bersikap adil dan tegas dalam menindak segala bentuk kecurangan pemilu. Bawaslu harus lebih bekerja keras, lebih independen, lebih berani untuk menjaga kualitas Pemilu sesuai amanat kinsitusi dan Undang-Undang pemilu.
• Kelima, Komisi Pemilihan Umum dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu agar memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib, jujur, adil dan bermartabat.
• Keenam, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat hendaknya menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia terkini.

Baca Juga: Akses Jalan Kuningan-Cilacap Sempat Tertutup Longsor, TNI dan Masyarakat Sigap Kerja Bakti