Network
PR KUNINGAN — Berikut hasil penelusuran tentang ungkapan Ganjar Pranowo “data bansos tidak valid” pada Debat Capres terakhir untuk Pemilu 2024, dimana kerja sama 18 media di Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, dan Cekfakta.com telah membuat kesimpulan.
Bahwa, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menyatakan data bantuan sosial (bansos) yang saat ini digunakan memiliki banyak kekurangan dan mungkin tidak mutakhir.
Hal itu diutarakan Ganjar Pranowo dalam Debat Capres terakhir Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu 4 Februari 2024 kemarin.
Ganjar menyatakan, "Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya, tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan ini seolah-olah bantuan orang perorang atau kelompok padahal kita masih punya ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar ada protes yang tidak terverifikasi atau tidak terespons dengan baik,"
Lantas apakah klaim tersebut benar?
Penjelasan: Klara Esti, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Di antaranya adalah Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), dan pembagian sembako atau Bantuan Pangan Nontunai.
Baca Juga: Akan Terjadi Fenomena Langka Gerhana Matahari Total 2024: Kapan dan Dimana Bisa Menyaksikannya?
Namun, Klara mengatakan bahwa DTKS tidak akurat karena tidak dimutakhirkan dengan cepat dan berkala. Di sisi lain, orang-orang yang kurang mampu menghadapi kesulitan untuk mendaftar secara online.
Namun, pemerintah daerah kabupaten/kota diminta untuk melakukan pemutakhiran melalui proses verifikasi dan validasi (verval) data terpadu secara berkala, menurut Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Tetapi tidak semua pemerintah daerah melakukannya.
Hanya lima puluh kabupaten dan kota yang telah memperbaiki DTKS di atas lima puluh persen, menurut evaluasi yang dilakukan Kemensos hingga Januari 2020. Dengan demikian, data bansos yang tidak tepat terus terjadi.
Debat Capres terakhir untuk Pemilu 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para calon presiden dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.***
