PR KUNINGAN — Bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, pada Senin, 4 Desember 2023, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin melantik Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Penjabat Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati dan Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat, atas nama Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo (Jokowi).
Aep Syaepuloh dilantik Pj Gubernur Jabar sebagai Bupati Karawang hingga Pilkada Serentak Oktober 2024, menggantikan Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan diri.
Selain itu, Iip Hidajat ditunjuk sebagai Pj Bupati Kuningan untuk menggantikan pasangan bupati sebelumnya, Acep Purmana dan Muhammad Ridho Suganda, yang telah habis masa jabatannya.
Ii Hidajay akan menjabat sebagai kepala pemerintahan Kabupaten Kuningan hingga Pilkada Serentak 2024, dan Iip Hidajat akan tetap menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Jabar.
Kepala Dinas Sosial Jabar Ida Wahida Hidayati akan menggantikan Ade Uu Sukaesih sebagai Penjabat Wali Kota Banjar dari 2018 hingga 2023.
Setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan, Bey Machmudin kemudian menitipkan beberapa pesan kepada tiga kepala daerah yang baru dilantik. Mereka diminta untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas, transaparan, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Artis BCL Menikah Lagi, Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Curhat Begini di Instagram
"Jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," katanya.
Selain itu, Bey mengingatkan bahwa Provinsi Jabar beberapa waktu lalu mendeklarasikan Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang) dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun) untuk memastikan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 yang aman. Ketiga kepala daerah yang baru dilantik harus menerapkan deklarasi tersebut dan memastikan Pemilu berjalan lancar, bukan hanya seremoni.
Baca Juga: Musykerwil II Pimpinan Wilayah Persatuan Islam DI Yogyakarta
Meminta deklarasi tersebut tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi juga dilaksanakan di setiap wilayah. Bey Machmudin menyatakan bahwa bapak dan ibu harus mampu menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri serta menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai, dan lancar.
Selain itu, kepala daerah harus sangat memperhatikan musim hujan yang kini telah memasuki hampir seluruh wilayah Jabar. Bey menyatakan bahwa waspada terhadap banjir dan longsor, bencana alam hidrologis, harus dipertahankan.
Baca Juga: Sejumlah Mobil Ambulans jadi Sasaran Tembak Penjajah Israel
Untuk itu, kepala daerah diminta untuk secara aktif turun ke lapangan untuk mengingatkan masyarakat akan kemungkinan bencana alam dan memberikan perlindungan kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.
"Jangan bosan turun ke lapangan pada musim hujan ini karena banyak saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah yang rawan longsor," kata Bey.
Baca Juga: KSAD Maruli Simanjuntak Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Mantan Kepala BNPB Doni Munardo
"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan."
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Peraturan tersebut membatasi wewenang Penjabat Kepala Daerah dalam empat hal: membuat kebijakan pemekaran daerah, membatalkan izin pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Baca Juga: Harga Cabai Kian Pedas Dipasaran, Tembus Rp 120 Ribu Per/Kg, Mendag: Kita Terus Cari Jalan Keluar!
Istri Bey Machmudin melantik Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda, Penjabat Ketua Forikan, dan Bunda Genre, Literasi, PAUD, dan FAD Kabupaten Karawang di tempat yang sama setelah pelantikan Bupati Karawang, Penjabat Bupati Kuningan, dan Penjabat Wali Kota Banjar.
Pengukuhan Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda FAD, dan Ketua Sekoper Cinta Kabupaten Kuningan dan Kota Banjar juga dilakukan oleh Amanda Soemdi Bey Machmudin. Dia juga dilantik sebagai Penjabat Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda, dan Penjabat Ketua Forikan.***