Jelang Pemilu 2024, Kominfo Ingatkan Penyebar Hoaks Bakal Kena Hukuman Pidana Ini!

- 28 Oktober 2023, 08:27 WIB
Jelang Pemilu 2024, Kominfo Ingatkan Penyebar Hoaks Bakal Kena Hukuman Pidana Ini!*
Jelang Pemilu 2024, Kominfo Ingatkan Penyebar Hoaks Bakal Kena Hukuman Pidana Ini!* /

Dia juga menambahkan bahwa informasi palsu dapat menimbulkan polarisasi atau perpecahan di kalangan masyarakat. "Ini juga adalah apa yang kami beritahu publik sebelum Pemilu 2024." Dia menyatakan bahwa TVRI, RRI, ANTARA, dan media lainnya berfungsi sebagai gudang informasi palsu.

Baca Juga: Hasil Liga Arab Saudi: Tanpa Neymar Al Hilal Sukses Bungkam Al Ahli

Selain itu, Kominfo terus memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui program literasi digital agar mereka tidak mudah percaya pada informasi palsu, membuat informasi palsu, dan menyebarkannya. "Pengkritikan harus kita bangun," katanya.

Menurut penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, orang tua adalah kelompok yang paling mudah percaya pada informasi yang tidak benar, sementara anak-anak lebih kritis.

Meskipun demikian, Usman menyatakan bahwa generasi muda cenderung tidak peduli dengan politik. Dengan mempertimbangkan situasi ini, Kominfo memulai kampanye untuk mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. "Ada 54,6 persen pemilih berasal dari generasi milenial dan generasi Z, yang berarti lebih dari separuh pemilih adalah anak-anak muda, yang sebagian besar adalah pemilih pemula." Usman menyatakan, "Oleh karena itu, kami ajak mereka untuk berpartisipasi."

Baca Juga: Benamkan Malaysia, Pebulu Tangkis asal Kuningan Dheva Anrimusthi Tambah Koleksi Medali Emas untuk Indonesia

Anas Syahirul, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, menyatakan bahwa diskusi bersama Kominfo tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mendukung pemilu yang damai. Menurutnya, eskalasi politik mulai mengancam pasca-pendaftaran capres. Anas mengatakan, "Kami melihat dan mengamati di sosial media sudah luar biasa, dan saling bersahutan sudah luar biasa."

Dia berharap hubungan tersebut tidak berlanjut buruk. “Kami berusaha meredakan konflik; perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang normal. Ini adalah situasi normal. Anas mengatakan, "Kami coba mulai dari Solo, bukan karena Solo adalah episentrum kedua politik, tapi ini niat baik yang semoga dapat menyebar ke daerah lain," pungkasnya.***

Baca Juga: Mahfud MD Dukung Penuh PWI Bangun Grha Pers Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta

Follow Google News Pikiran Rakyat Kuningan untuk mendapatkan Informasi Liputan Lengkap

Halaman:

Editor: Erix Exvrayanto

Sumber: Kominfo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah