Network
/photo/2024/02/20/2004405788.jpg)
PR KUNINGAN — Setelah melewati perdebatan panjang dalam ruang-ruang dialektika gagasan hingga menjadi sebuah “Rancangan Perpres Media Sustainability”, akhirnya hari ini, Selasa 20 Februari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani “Perpres Publisher Rights” untuk Indonesia tersebut.
Perpres Media Sustainability atau publisher rights untuk Indonesia tersebut bukanlah sebuah peraturan yang mewajibkan platform digital memberikan fresh money kepada perusahaan media.
Akan tetapi, menjadi ketentuan dalam bekerja sama atau upaya negosiasi stakeholder pers Indonesia terhadap perusahan-perusahaan platform digital yang beroperasi di Tanah Air.
Baca Juga: Telah Terbit Buku Tentang Publisher Rights di Indonesia Karya Wartawan Pikiran Rakyat Kuningan
Dinyatakan Presiden Jokowi, ia menandatangani Perpres Publisher Rights untuk mendukung produk jurnalisme berkualitas tinggi di Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikannya dalam pidato di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024, di Econventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.
"Setelah sekian lama, setelah perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," ucapnya.
Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah berfokus pada jurnalisme berkualitas tinggi dan mendukung keberlanjutan industri media konvensional nasional melalui wacana Perpres Publisher Rights yang berlangsung sejak HPN tahun lalu.
"Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit menemukan titik temu dan saya juga benar-benar mendengarkan aspirasi rekan-rekan pers sebelum menandatangani," katanya.
Kepala Negara terus melakukan penggalangan aspirasi, mendapat tanggapan yang beragam dari banyak praktisi media konvensional dann pihak platform digital.
Baca Juga: Anies Baswedan Satu-satunya Capres yang Hadiri Langsung Deklarasi Kemerdekaan Pers
Pandangan yang belum sepenuhnya beragam itu, direspons pemerintah dengan memperhatikan beragam implikasi yang timbul dari hadirnya “Perpres Publisher Rights” di Indonesia.
"Platform digital besar juga memiliki aspirasi yang berbeda dan kita harus terus mempertimbangkan implikasinya, dan setelah mulai ada kesepahaman, mulai ada temuan, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang terus mendesak perwakilan perusahaan pers dan asosiasi media untuk mendorong terus, akhirnya saya menaikkan Perpres kemarin," bebernya.
Baca Juga: Mahfud MD Dukung Penuh PWI Bangun Grha Pers Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan kembali tujuan awal penandatanganan “Perpres Publisher Rights”, yaitu jurnalisme berkualitas tinggi yang menghindari konten negatif dan meningkatkan kemajuan Pers Indonesia.
"Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," pungkasnya.***
