Network
KUNINGAN TALK- Penyesuaian harga BBM bersubsidi tak bisa lagi terelakan setelah harga Indonesian Crude Price (ICP) terus konsisten di level yang tinggi, ketambahan juga dengan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Dalam hitung-hitungan Sri Mulyani, APBN bisa jebol hingga Rp 605 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi energi bila harga BBM terus ditahan hingga akhir tahun nanti di level harga sebelumnya.
Kenaikan harga Solar dan Pertalite ini pun dianggap makin menambah beban masyarakat yang baru saja keluar dari krisis Covid-19.
Baca Juga: Anggota DPR RI- Fraksi PKS Dapil Jabar IX Subang, Majalengka, Sumedang Menolak Kenaikan Harga BBM
Oleh sebabnya, kata Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, sejumlah instrumen bantuan sosial harus segera dikucurkan pemerintah sebagai bantalan sosial meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Politisi PKB ini mengungkapkan, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial kemarin di Bogor, sejumlah evaluasi pun ia sampaikan, termasuk juga memastikan pendistribusian bansos yang akan dikucurkan kepada kelompok penerima harus tepat sasaran.
Catatan lainnya yang ia sampaikan saat rapat RKAKL 2022-2023 tersebut, anggaran triliunan rupiah yang dikeluarkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu harus bisa membuat masyarakat lebih berdaya. Jangan hanya, katanya, bantuan tunai itu cukup pada fungsi untuk menjaga daya beli saja.
"Ada skema bansos yang menjadi shock absorber untuk menjaga guncangan ekonomi terhadap masyarakat miskin agar bisa teredam. Kebijakan ini menurut saya adalah langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah yang tergerus akibat inflasi. Namun catatan lain adalah bantuan sosial juga harus bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah," kata Kiai Maman kepada wartawan, Minggu 4 September 2022.
