Network
PR KUNINGAN — Debat Capres 2024 untuk sesi pertama telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 12 Desember 2023 malam. Para calon presiden membahas isu IKN (Ibu Kota Negara), masalah pelanggaran HAM, cara memberantas korupsi, hingga dugaan adanya intervensi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun tampaknya suasana panas yang tercipta baru sekadar saling pancing antar Capres. Pasalnya, jawaban-jawaban hanya sebatas normatif, kurang mendalam saling menguliti habis antar calon presiden.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disentil Capres nomor urut 3 tentang rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN dengan menggambarkan sederet permasalahan di DKI Jakarta.
Baca Juga: Pasokan Listrik di Debat Capres 2024 Bakal ada Lima Lapis? PLN: Sesuai SOP!
Dijawab Anies Baswedan, bahwa masalah di ibu kota Jakarta itu harus dibereskan bukan malah ditinggalkan. Lalu ditanggapi Ganjar Pranowo bahwa Capres nomor urut 1 bersikap oposisi menolak program IKN dilanjutkan.
Kemudian ditimpali oleh Anies bahwa IKN adalah produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik secara komprehensif. Menurutnya, ketika sudah menjadi undang-undang maka siapapun yang mengkritik dianggap oposisi, dan yang pro dinilai pendukung pemerintah.
Baca Juga: JKT48, Rizky Febian, Mahalini, Lyodra Bikin Pecah Puncak Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show
Kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo memancing masalah pelanggaran HAM di masa lalu dengan mengutarakan banyak keluarga yang kehilangan saudaranya dengan kalimat “banyak ibu-ibu yang mencari kuburan anaknya yang hilang” dan meminta Prabowo membantu mereka untuk menunjukan di mana kuburnya agar bisa berziarah.
Dijawab Prabowo lugas, “masalah ini ditangani justru oleh Cawapres Anda, Mahfud MD.”
Prabowo Subianto seperti keheranan dengan bertanya-tanya kenapa setiap momen Pilpres dirinya mencalonkan ketika hasil polling dirinya tinggi, lantas pertanyaan tersebut selalu muncul. “Saya sangat membela HAM. Orang-orang yang dulu menjadi tahanan politik sekarang ada di pihak saya. Masalah HAM jangan dipolitisir Mas Ganjar,” sahutnya.
Baca Juga: Eks Ketum PSSI Nurdin Halid Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang
Anies dan Ganjar sama-sama menyentil Prabowo soal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia Capres dan Cawapres, dengan memancing dugaan pemulusan jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.
Prabowo menjawab, "Saya pikir aturannya sudah jelas mengenai MK, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pintar, mereka melihat, mereka tahu. Kami juga memahami prosedur.”
Anies kemudian menanyakan perasaan Prabowo setelah mengetahui bahwa keputusan MK itu bermasalah secara etika karena masih ada jeda waktu untuk menyelesaikan pencalonan.
Baca Juga: Daftar Nama 11 Panelis Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024
"Memang sewaktu perkembangan politik ada beberapa perspektif," jawab Prabowo. Namun ia mengutarakan hasil pembahasan bersama tim dan pakar hukum tidak masalah.
“Mas Anies, Anda tahu bahwa kami bukan anak-anak kecil. Tidak perlu memilih kami jika rakyat tidak menyukai Prabowo dan Gibran," tegasnya lagi.
Anies kemudian menyentil masalah yang lebih luas tentang fenomena "orang dalam", atau orang-orang ordal, yang ada di masyarakat, sebagai tanggapan atas jawaban Prabowo.
Prabowo, bagaimanapun, hanya menyatakan bahwa rakyat bebas untuk tidak memilihnya jika mereka tidak menyukainya.
Baca Juga: Tahukah Anda e-KTP Berubah Menjadi IKD, Begini Cara Aktivasi eKTP Jadi IKD
Saat Anies berbicara tentang demokrasi dan kebebasan berbicara, dia menyinggung tentang penurunan indeks kebebasan berbicara dan demokrasi, serta kurangnya oposisi pemerintah. Misalnya, pasal-pasal UU ITE (Informasi Teknologi Elektronik) atau Pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Anies menyatakan bahwa itu mengganggu kebebasan berbicara.
Prabowo menanggapi pernyataan Anies dengan mengingatkannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada. "Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin menjadi gubernur," tandas Prabowo menanggapi Anies, yang kemudian ditimpali lagi dengan perkataan bahwa Prabowo "tidak tahan menjadi oposisi", menyinggung keputusan Prabowo untuk menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah darinya dalam Pilpres 2019.
Baca Juga: Mendag Zulhas Jadi Host Shopee Live, Bertemu UMKM yang Sukses Ekspor
Ganjar menyadari bahwa Anies dan Prabowo sedang saling sindir, mengatakan, "Kedua kawan saya sedang menagih janji dan membuka buku lama". Menurutnya, ini adalah "soal oposisi, tidak oposisi, hanya soal kepentingan saja kok."
Pertanyaan pelayanan publik yang berkeadilan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas menjadi tantangan bagi para Capres.
Ganjar menyatakan bahwa dalam setiap diskusi pembentukan kebijakan publik, ia akan menggandeng kelompok rentan.
Baca Juga: TikTok Shop Comeback GoTo Ramaikan Bisnis Online Indonesia, Ada Manfaatnya gak sih Bagi UMKM?
Selain itu, Ganjar menekankan bahwa pembentukan aplikasi sangat penting untuk menampung keluhan warga terkait pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan. "Dari sisi aparatur, harus ada kontrol publik." Ganjar menyatakan bahwa pengalaman mereka telah menjadikan Lapor Gub sebagai tempat di mana orang dapat mengajukan komplain mereka kepada pemerintah, dan pemerintah tidak boleh menjadi pengecut.
Anies juga berbicara tentang aplikasi yang dapat menangani aduan warga tentang pelayanan publik sebagai tanggapan atas jawaban Ganjar. Sementara itu, Prabowo berbicara tentang pupuk.
Sebagai bagian dari sesi tentang pemberantasan korupsi, pertanyaan panelis adalah: apa terobosan yang akan dilakukan para capres untuk menimbulkan efek jera bagi mereka yang melakukan korupsi dan menyelamatkan aset yang telah dikorupsi?
Baca Juga: Loker! Info Pendaftaran KPPS Pemilu 2024, Apa Saja Syarat dan Cara Melamarnya Begini dari KPU
Adapun upaya pemberantasan korupsi, Kapres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyatakan bahwa setidaknya empat langkah akan diambil.
Pertama, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemiskinan harus "menghukum" mereka yang korup.
Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diberi kekuatan baru melalui revisi undang-undang.
Ketiga, undang-undang mengharapkan partisipasi masyarakat dengan memberikan imbalan kepada mereka yang membantu melaporkan kasus korupsi.
Terakhir, dia menyatakan bahwa kode etik para pemimpin KPK harus sangat ketat.
Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, menyatakan bahwa dia akan memperkuat lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dia juga akan memperkuat lembaga pengawasan seperti Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan inspektorat di kementerian.
Untuk capres nomor tiga, Ganjar Pranowo akan memprioritaskan penegakan hukum, termasuk pemiskinan koruptor dan perampasan aset. Dia juga akan menyeret pejabat korup ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai tindak jera.
Seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh kehidupan yang sederhana daripada mewah.
Baca Juga: Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023 Cek di Sini Link Berikut Info Penting Lainnya
Ganjar segera mengutip informasi dari LSM anti-korupsi ICW, yang menyatakan bahwa kerugian negara karena korupsi mencapai Rp230 triliun dalam sepuluh tahun terakhir. Dia menyatakan bahwa jumlah uang ini setara dengan pembangunan 27.000 rumah sakit. Klaim ini belum dapat divalidasi.
Pertanyaan pertama yang muncul selama sesi debat adalah tentang bagaimana para capres akan menangani masalah Papua, di mana para panelis mengatakan ada peningkatan tren kekerasan dan belum ada solusi untuk masalah HAM di Papua.
Menurut Prabowo, masalah Papua "rumit" karena ada "gerakan separatisme" dan "ada campur tangan asing" dan "ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin Indonesia disintegrasi pecah."
Baca Juga: 400 Karya Diterima Panitia, Proses Penjurian Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2023 Dimulai
Prabowo menyatakan bahwa masalah HAM Papua "harus diutamakan", tetapi dia memiliki tujuan untuk meningkatkan kehadiran aparat dan mempercepat kemajuan ekonomi di Papua.
Ganjar menanggapi penjelasan Prabowo dengan mengatakan bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah utama Papua. Sementara itu, Anies menyatakan bahwa masalah utama di Papua "bukan kekerasan", tetapi tidak adanya keadilan di Tanah Papua. Dia juga mengatakan bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua.***
