KPU Tegaskan Kepada Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024, Dilantik atau Belum Dilantik Kudu Mengundurkan Diri

- 16 Mei 2024, 09:54 WIB
DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU RI, Bawaslu RI dan Kemendagri RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. (KPU Tegaskan Kepada Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024, Dilantik atau Belum Dilantik Kudu Mengundurkan Diri)
DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU RI, Bawaslu RI dan Kemendagri RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. (KPU Tegaskan Kepada Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024, Dilantik atau Belum Dilantik Kudu Mengundurkan Diri) /PR Kuningan/Parlementaria DPR RI

PR KUNINGAN — Adanya calon legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 yang mendaftar sebagai bakal calon untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada 2024), membuahkan pertanyaan. Apakah yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau tidak dari statusnya sebagai calon anggota DPR/DPRD bakal dilantik.

Ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari, bahwasannya Caleg Terpilih hasil Pemilu 2024 harus “mengundurkan diri” jika mereka mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 Serentak.

Keterangan tersebut disampaikan Hasyim Asy’ari, Rabu 15 Mei 2024, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Padahal sebelumnya, ada pernyataan bahwa Caleg Terpilih hasil Pemilu 2024 tidak perlu mundur bila maju dalam Pilkada 2024.

Akan tetapi, setelah menimbang Undang-Undang Pilkada. Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang didaftarkan sebagai calon Pilkada 2024 harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Pembangunan Berbasis Penelitian dan Iptek di Jawa Barat; Raperda Disinkronkan dengan Pusat

"Pada dasarnya, UU Pilkada menentukan bahwa jika anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota didaftarkan sebagai calon, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini untuk anggota," ungkap Hasyim Asy’ari.

Ketentuan ini pun berlaku bagi Caleg Terpilih yang belum dilantik, yang mana harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon legislatif baik itu anggota DPR, DPD, atau DPRD, meskipun mereka belum dilantik.

Hasyim menjelaskan, "Jadi, jika belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik sebagai calon, atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri."

Salah satu dokumen yang diperlukan adalah dokumen pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Dokumen ini harus diserahkan paling lambat lima hari setelah pasangan calon (paslon) yang ditetapkan untuk Pilkada 2024.

Surat pengajuan pengunduran diri harus diterima oleh pejabat yang berwenang sebagai dokumen kedua.

Baca Juga: Pilunya KDM Kala Takziah ke Rumah 2 Korban Kecelakaan Bus di Subang, Demi Study Tour Rela Jadi Kuli Pasir

Selanjutnya, surat keterangan yang menunjukkan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, Hasyim Asy’ari melakukan simulasi. Dia mengatakan bahwa tahapan pilkada di mana kandidat didaftarkan akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.

Pada akhirnya, penelitian administrasi verifikasi dilakukan dan paslon peserta pilkada itu ditetapkan pada 22 September 2024. Anggota DPR DPD yang terpilih akan dilantik pada 1 Oktober 2024.

Setelah KPU provinsi, kabupaten, atau kota menetapkan seseorang sebagai calon atau paslon untuk Pilkada 2024, orang tersebut harus segera mengundurkan diri sebagai calon terpilih.

Hasyim Asy’ari menegaskan, "Jadi supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau anggota DPR atau DPD. Kurang lebih simulasi-nya demikian."

Baca Juga: Jika Maju Pilbup Kuningan dan Terpilih, Yanuar Prihatin Paparkan Formula Terbaik untuk Visi & Misi Pembangunan

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1.Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2.Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3.Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4.Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5.Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6.Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7.Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

Baca Juga: Klimaks Tantrum Anak Cirebon Putus Sekolah Viral Diduga Depresi Ingin Mati, Ibunya Jual HP Bukan Tanpa Sebab…

8.Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9.Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10.Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11.Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.***

Editor: Erix Exvrayanto

Sumber: KPU Parlementaria


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah