Network
/photo/2024/05/22/3528708649.jpg)
Ditanya apakah dari setiap dugaan yang dilayangkan pihak-pihak yang menuding Bawaslu melakukan tindak kecurangan, apakah sudah datang langsung membawa bukti terkait. Firman menjawab hingga, Selasa 21 Mei 2024 siang, pihaknya sama sekali belum menerima aduan.
“Sampai saat ini belum ada terkonfirmasi kepada kami. Silakan kalau ada tudingan terkait Bawaslu, mangga (silakan - Red) buktikan!” tandas dia.
Ihwal tudingan dalam rekrutmen penyelenggara Pemilu, khususnya untuk Pilkada 2024, ada dugaan memprioritaskan kader-kader tiga organisasi mahasiswa (GMNI, PMI, dan HMI), Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan menjawab, “Sulit kalau untuk memprioritaskan kader organisasi tertentu. Yang paling utama itu kualitas dalam memahami, misalnya nilai CAT harus tinggi, hasil tes wawancara juga harus baik. Tidak semua kader GMNI, HMI, PMI, dapat diterima menjadi anggota Bawaslu maupun KPU.”
“Harus ada peningkatan kapasitas masing-masing pribadi, dan kalau misalnya tiap warga negara, tiap organisasi, tiap kelompok orang melakukan peningkatan kapasitas ya diberi keleluasaan lah. Karena itu, untuk meningkatkan kapasitas, apakah kami melarang terkait peningkatan kapasitas? Tidak! Kami memberikan keleluasan untuk itu, yang terpenting di dalamnya tidak ada pengkondisian terkait transaksi materi dan tidak ada bahasan seperti kebocoran soal,” sambung Firman.
“Karena khususnya di Bawaslu, soal tes itu kami terima di hari yang sama. 30 menit sebelum tes wawancara dimulai itu pun langsung dari Bawaslu provinsi, kami tidak tahu soal yang akan keluar seperti apa, bentuk soalnya seperti apa, jenis soalnya seperti apa, kami tidak tahu,” tegasnya lagi.
Firman menerangkan, ihwal adanya kader GMNI, HMI, dan PMII, ataupun kader organisasi lainnya yang lolos menjadi penyelenggara pemilu itu dipastikan karena kapasitas dirinya mumpuni dan andal, hingga memiliki wawasan luas terkait kepemiluan.
