Network
/photo/2024/03/23/2793275387.jpg)
Selain itu, baik pelanggaran yang diidentifikasi sendiri dari sampel C Hasil salinan maupun catatan Bawaslu tentang kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS.
Salah satu pelanggaran lain dalam proses pemungutan suara adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang tidak menjelaskan bagaimana menghitung dan memproses 5.449 TPS yang dicatat oleh Bawaslu, 2.413 TPS di mana pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali, dan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon terpilih, seperti yang terjadi di Jawa Barat.
Dia menambahkan bahwa selama proses penghitungan suara, terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi. Di antaranya adalah penghitungan suara yang dilakukan sebelum tenggat waktu di 3.463 TPS yang dilaporkan oleh Bawaslu dan kegagalan KPPS untuk memberikan C Hasil Salinan di 1.895 TPS yang dilaporkan oleh Bawaslu.
Baca Juga: Gagal SNBP? Daftar Melalui Link UTBK SNBT 2024, Simak Cara Dan Materi Tesnya Disini
"Bahkan saksi PDIP dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan salinan hasil maupun salinan hasil kecamatan dari KPPS dan PPK," ungkapnya.
Dia kemudian menyebutkan pelanggaran penghitungan suara tambahan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih di 2.162 TPS yang dilaporkan oleh Bawaslu dan pelanggaran yang ditemukan dalam sampel C Hasil Salinan.
Sebaliknya, Raghado menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran prosedur setelah hari pemungutan suara, termasuk penggunaan teknologi informasi SIREKAP, yang menyebabkan gangguan sosial.
"Selain pelanggaran di atas, juga ditemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100 persen berdasarkan DPT, yang sebenarnya hampir tidak mungkin, tetapi tercatat terjadi di 18 provinsi di Indonesia," tandasnya.***
