Network
PR KUNINGAN — Jelang Pilkada 2024 Serentak, tiba-tiba saja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sampaikan kabar mengejutkan seluruh Rakyat Indonesia di setiap daerah.
Tentunya membuat para kepala daerah di Tanah Air berdebar penasaran ihwal apa hal mengejutkan yang disinyalir adalah kabar buruk.
Apalagi khususnya bagi kepala daerah yang tengah bersiap manggung dalam kontestasi Pilkada 2024 Serentak yang akan digelar 27 November 2024.
Masyarakat pun demikian lebih penasaran, apa gerangan kabar mengejutkan tentang kepala daerah jelang Pilkada 2024 Serentak.
Pasalnya, masyarakat mendengar desas-desusnya berupa kabar buruk. Sudah barang tentu mengindikasikan tentang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah.
Baca Juga: IPRC Kumpulkan Media Agenda Setting Apa? Wartawan Permasalahkan Sekda Kuningan, Kenapa?
Bocoran temuan yang akan diumumkan Mendagri Tito Karnavian menyoal kepala daerah yang sudah dikantongi nama-namanya.
Dan ini tak main-main lagi soal kepala daerah yang bakal diumumkan nama-namanya oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya, Mendagri, Tito Karnavian sudah mengisyaratkan ia akan akan menginstruksikan seluruh jajaran inspektorat berikut Irjen Kemendagri, untuk melakukan klarifikasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Lantas apa gerangan yang dimaksudkan tentang temuan PPATK tentang kepala daerah tersebut. Tindak pelanggaran apakah yang dilakukan?
Usut punya usut, ternyata banyak kepala daerah yang melakukan tindak pelanggaran yang sangat jauh dari adab sebagai pemimpin masyarakat di daerah.
Yakni, sungguh ini penyakit yang tak terbayangkan, lantaran para kepala daerah yang nama-namanya akan diumumkan Mendagri, adalah pejabat terlibat judi online (judol).
Mendagri Tito Karnavian
"Nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK. Kalau memang ada, dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, Irjen Kemendagri, untuk melakkan klarifikasi," ucap Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Ia menilai itu bisa menjadi langkah mujarab karena sebentar lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas.
"Tapi, kalau (yang terlibat judi online pejabat) definitif, bisa kami berikan sanksi tertulis yang hasil Pilkada, tapi kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kamu nanti akan sampaikan kepada publik. Ingat, risikonya ini mau Pilkada, ya," tuturnya.
Tito tidak segan memberikan sanksi yang lebih berat jika sanksi awal tidak membuat kepala daerah berhenti terlibat judi online. Dia menjelaskan, sanksi awal bagi kepala daerah kepala daerah definitif adalah teguran tertulis. Apabila tidak menggubris, maka akan diumumkan kepada publik.
"Kalau ternyata itu betul terkait judol, ya, bisa kami berikan peringatan. Kami beri peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain," tukasnya.***
Baca Juga: Berapa Gaji Pantarlih di Pilkada 2024? Cek Rincian Lengkapnya hingga Tugas-Tugasnya
Artikel ini tayang sebelumnya di Pikiran Rakyat dengan judul "Kepala Daerah Terlibat Judi Online, Siap-siap Namanya Diumumkan ke Masyarakat”.
