Network
/photo/2024/03/28/3206962889.jpg)
PR KUNINGAN — Lima program telah disusun oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong pengoptimalan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pencegahan korupsi di daerah.
Lima program utama, kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, termasuk peningkatan indikator dan sub indikator monitoring center for prevention (MCP), pendalaman area prioritas, khususnya pengadaan barang dan jasa serta perizinan, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi sinergi APIP-aparat penegak hukum (APH), dan pemantauan lapangan.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin 29 April 2024, Didik menyatakan bahwa fokus utama dari program unggulan tersebut adalah untuk mengatasi tantangan pemberantasan korupsi di daerah di mana risiko korupsi masih tinggi dalam pengadaan barang dan jasa, serta masih sering terjadi praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Pengawasan internal yang kurang, terutama di bidang anggaran, sumber daya manusia, dan independensi, adalah masalah tambahan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi daerah, menurut peneliti.
Data MCP 2023 menunjukkan bahwa area pengawasan APIP memiliki nilai indeks capaian terendah dari delapan area intervensi, yaitu 70.
Baca Juga: POPWILDA JABAR 2024 Dibuka, 900 Atlet Pelajar dan Ofisial Berlaga di Kuningan
Dia berpendapat bahwa APIP harus diperkuat melalui tiga elemen yang diperlukan: anggaran, sumber daya manusia, dan independensi dan objektivitas.
Dengan bekerja sama, KPK, Kemendagri, BPKP, KemenPAN RB, dan Kemenkeu dapat mengoptimalkan ketiga komponen.
Dijelaskannya bahwa aparat sipil negara (ASN), yang berfungsi sebagai APIP, tidak dapat diubah oleh kepala daerah. Ini merupakan salah satu bentuk penguatan APIP.
