Network
PR KUNINGAN - Pasca putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, menolak seluruh gugatan yang dilayangkan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, dan juga Ganjar Pranowo - Mahfud MD, banyak pemerhati politik menerka-nerka navigasi langkah PDIP, PKB, PKS, dan Partai NasDem.
Pasalnya, partai politik tersebut merupakan parpol besar yang meraih banyak kursi di parlemen DPR RI. Apakah bakal bersatu menjadi koalisi baru sebagai oposisi. Atau malah rekonsiliasi bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2024, duduk bersama dalam rezim tata pemerintahan lima tahun ke depan.
Salah satunya, dikemukakan Firman Noor, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut sekarang telah masuk momen krusial bagi para lawan politik Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: KPU RI Bakal Tetapkan Pemenang Pilpres 2024 Pagi Ini, Tiga Paslon hingga Presiden Jokowi di Undang
Bagaimana pun, Partai NasDem, PKB, PKS dan PDIP, harus berpikir cepat untuk membuat pernyataan sikap. Apakah masuk kedalam barisan koalisi pemerintahan, atau berara di luar sebagai oposisi yang ketat mengontrol pemerintahan.
Pengamat politik BRIN ini menyebut Partai NasDem dan PKB belum punya pengalaman sebagai oposan. Atas dasar rekam jejak itulah prediksi dua partai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, bakal bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo - Gibran.
"Nasdem dan PKB ini belum punya pengalaman oposisi. Mereka terbiasa di dalam pemerintahan, jadi patokan berpolitik mereka pasti tetap berada di dalam pemerintahan," tutur Firman Noor.
Adapun pandangan lain diungkapkan Ahmad Atang, pakar politik Universitas Muhammadiyah Kupang, menurutnya dukungan politik dibutuhkan oleh kubu Prabowo - Gibran guna memperkuat legitimasi dalam menakhodai pemerintahan lima tahun ke depan, agar pembangunan bisa serta merta lancar.
Dituturkannya, partai-partai yang memiliki banyak kursi di DPR RI dibutuhkan untuk dapat bersatu menguasai parlemen. Pasalnya, posisi politik di legislatif harus dijaga, agar program-program Prabowo - Gibran dapat berjalan mulus tanpa hambatan.
"Peluang PKB dan NasDem sangat besar untuk masuk, sementara PDIP tidak akan semudah itu," kata Ahmad Atang.
Lain hal untuk kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Parpol pemenang Pemilu 2024 pengusung Ganjar - Mahfud ini tersandera oleh sikap para elite partainya yang begitu vokal menyuarakan tentang dugaan "kecurangan pemilu."
Akan tetapi, bagaimana pun partai berlambang Banteng Moncong Putih ini ihwal navigasi atau penentu arah politik PDIP, tergantung bagaimana sikap dari Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Memperhatikan gesture politik Megawati Soekarnoputri saat ini, menyerupai ketika ia menjadi oposisi terhadap pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada 2004 sampai dengan 2014 lalu.
Oposisi bakal lebih seru jika bersatunya kekuatan PDIP dengan PKS. Walaupun selama ini bagai "air dan minyak."
"Jadi di antara partai-partai yang hendak masuk ke koalisi, PDIP punya beban psikologis besar dibanding PKB dan NasDem," kata Ahmad Atang, dikutip PR Kuningan dari BBC.
NasDem 'Tak Ada Pilihan Lain'
Ketua Umum NasDem, Surya Paloh tampaknya sudah mantap untuk pindah dari barisan perubahan ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, tak ada pilihan terbaik yang lain bagi NasDem selain bergabung ke pemerintahan periode selanjutnya.
Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung NasDem. Putusan itu juga menolak gugatan Paslon Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung oleh PDIP.
Setelah berakhirnya proses gugatan sengketa Pilpres 2024, Surya Paloh pun tampak memantapkan hati untuk kembali menjadi bagian dari koalisi. Dia mengaku, tak ada opsi yang lebih baik selain bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
Baca Juga: Berapa Honor PPK di Pilkada Serentak 2024? Anggota KPU RI Beri Bocorannya
"Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga," katanya, Senin 22 April 2024.
"Kalau enggak ada, ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi NasDem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan," ujar Surya Paloh menambahkan.
PKB Tak Ada Pengalaman Jadi Oposisi
Meski sebelumnya mengaku teguh di jalan perubahan bersama Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tampaknya mulai gamang. Sebab, partai yang dipimpinnya, PKB memberikan sinyal bergabung ke kubu Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.
Kode-kode potensi bergabungnya PKB dan Cak Imin ke dalam koalisi Prabowo-Gibran ditunjukan oleh sang wakil ketua umum (Waketum), Jazilul Fawaid. Kepada awak media, dia mengungkapkan hubungan Cak Imin dengan Prabowo Subianto usai Pilpres 2024.
Dia juga mengklaim bahwa partainya, PKB, sampai saat ini tetap akrab dengan Gerindra. Meski, sebelumnya mereka keluar dari Koalisi Indonesia Maju dan bergabung dengan Koalisi Perubahan.
Baca Juga: Ternyata Lawan Timnas Indonesia U-23 di Perempat Final Piala Asia AFC U23 Negaranya Shin Tae-yong
"Jadi, begini, Gerindra dengan PKB itu akrab, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin akrab," ucap Jazilul Fawaid, Sabtu 6 April 2024.
Tidak hanya partai yang akrab, dia menyebut hubungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Cak Imin juga akrab. Meski begitu, dia menilai pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo Subianto tidak perlu dilakukan di ruang publik, karena PKB dan Gerindra memiliki visi yang sama.
"Saya pikir kalau bertemu tidak usah di ruang publik, buat apa?" ujar Jazilul Fawaid.
Baca Juga: Syafakallah, Acep Purnama Mantan Bupati Kuningan Mengalami ‘Koma’ Mendapat Perawatan ICU RSUD’45
Oleh karena itu, dia menegaskan hubungan Cak Imin dan Prabowo Subianto sampai saat ini tidak ada masalah.
"Kan karena nasib saja tidak jadi wakil Pak Prabowo. Sudah banyak yang dibicarakan waktu itu, sudah disusun visinya," tutur Jazilul Fawaid.
Tidak hanya membahas hubungan PKB dan Gerindra, Jazilul Fawaid juga memberikan kode dengan mengakui bahwa partainya belum memiliki pengalaman menjadi oposisi. Hal itu disampaikan sebagai merespons pertanyaan awak media terkait posisi partai berlambang bola dunia itu pada pemerintahan periode 2024-2029.
Baca Juga: Dissenting Opinion Adalah…Begini Penjelasannya Menurut Mantan Ketua MK
"PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Untuk itu nanti kita lihat, belajar dulu kan kalau kita ini," katanya.
Jazilul Fawaid juga pesimistis akan adanya ajakan untuk bergabung ke dalam pemerintahan baru. Meski begitu, dia menilai di Indonesia tak ada partai oposisi.
"Kan di Indonesia tak ada oposisi," ucapnya.
Oleh karena itu, PKB masih wait and see setelah Pilpres 2024. Sebab, PKB selalu menjadi bagian dari pemerintahan
"Maksud saya tunggu dulu, yang jelas selama ini PKB menjadi bagian dari pemerintahan," ujar Jazilul Fawaid.
PDIP Bersiap Melangkah
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bakal menentukan sikap politik partainya usai menggelar rapat kerja nasional (rakernas) pada bulan Mei mendatang.
"Kebijakan strategis partai ke dalam dan keluar, berlaku apa yang kami sebut hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa 23 April 2024.
"Dengan arahan Ibu Megawati dalam rakornas ini, akan digelar rapat kerja nasional yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei mendatang," katanya menambahkan.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Sebut Indonesia bisa Jadi Tuan Ruah Pila Dunia: Kita Tidak Bisa Diremehkan
Basarah menuturkan, dalam rakernas nanti PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD akan bersidang, dan bermusyawarah melihat dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia.
"Dan kemudian akan berikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongkres, untuk kemudian di sanalah akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," ujarnya.
Basarah menegaskan PDIP siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
Basarah menyatakan, PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa Orde Baru beragam intimidasi politik berdatangan. Kala itu, PDI mampu bertahan dan memenangkan Pemilu 1999.
"Bagi PDI Perjuangan, dalam sejarah perjuangan politik kami, kami tentu telah terbiasa hidup dalam berbagai cuaca politik, dinamika politik," katanya.***
